Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 dan 207 tahun 2010 tentang Penataan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI, Kanwil X DJKN Surabaya mengundang Kodam V/Brawijaya yang dalam hal ini untuk sementara diwakili oleh Pabandya Faslog, Letkol Inf. Joko Wibowo untuk melakukan rapat membahas permasalahan pemanfaatan aset TNI AD di lingkungan Kodam V/Brawijaya. Pelaksanaan rapat tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 bertempat di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya yang dipimpin dan dibuka oleh DR. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya yang didampingi oleh para Kepala Bidang dan seluruh staf di Bidang PKN. Dalam sambutan rapat tersebut, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan bahwa agenda rapat difokuskan pada pemanfaatan aset milik TNI AD yang terbagi atas aset yang sudah dimanfaatkan dan aset yang akan dimanfaatkan.Terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan BMN di tubuh TNI AD khususnya Kodam V/Brawijaya, Pabandya Faslog menyampaikan berbagai permasalahan yang ada, yaitu meliputi :
1.Semua Aset yang sudah dimanfaatkan selama ini belum ada yang sesuai dengan aturan pemanfaatan BMN (banyak pemanfaatan yang sudah memberikan kontribusi ke Kas Negara/PNBP tapi belum sesuai dengan prosedur)
2.Prosedur pemanfaatan di intern TNI yang berbelit-belit.
3.Untuk BMN yang akan dimanfaatkan untuk sementara waktu di tunda sambil menunggu semua pemanfaatan yang sudah dilaksanakan selesai sesuai dengan aturan yang berlaku (hal ini sesuai dengan instruksi Panglima TNI).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pabandya Faslog Kodam V/Brawijaya, sampai saat ini jumlah pemanfaatan yang sudah dilaporkan pada Kodam sekitar 144 bidang tanah yang tersebar di 47 Satuan. Sebagai upaya untuk membenahi agar pelaksanaan pemanfaatan tersebut sesuai dengan peraturan pemanfaatan BMN yang berlaku dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada kas negara sebagai upaya untuk mendukung program DJKN dalam penguatan keuangan negara (budgedtair), pada rapat tersebut berhasil disusun dan disetujui bersama program aksi yang meliputi :
1.Mengagendakan rapat dengan Aslog Kodam V/Brawijaya
2.Pemanggilan terhadap pihak ketiga yang menyewa (mitra pemanfaatan) lahan TNI AD. Prioritas terutama untuk lahan-lahan yang strategis/mempunyai nilai ekonomis tinggi.
3.Aset TNI yang dimanfaatkan oleh Anggota TNI diperlakukan khusus (tarif khusus sesuai dengan PMK 207). Intinya harus ada legalitas agar aman pada waktu ada pemeriksaan dari BPK RI.
4.Menginventaris dan menindaklanjuti temuan itjen terkait data aset dalam pemanfaatn BMN di TNI AD. Antara lain meliputi luasnya, estimasi NJOP, usulan bentuk pemanfaatan atau bentuk pemanfaatan yang sudah berjalan, dokumen hukum yang ada untuk pemanfaatan yang sudah berjalan.
5.Penyiapan data pemanfaatan dan penelusuran permasalahan satu per satu dan selanjutnya dibentuk cluster/kelompok-kelompok terkait pihak ketiga yang menjadi mitra pemanfaatan. (satu cluster terdiri dari 10 mitra kerja)Pada kesempatan akhir rapat, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyampaikan bahwa akan memberikan dukungan sepenuhnya atas program penataan pemanfaatan aset di lingkungan TNI AD dan diharapkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya agar memiliki penguasaan lebih lanjut atas peraturan-peraturan terkait pemanfaatan BMN di lingkungan TNI AD sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap program penataan aset tersebut.