Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Ibu Tri Rismaharini, Walikota Surabaya dengan didampingi oleh M. Tasin Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Surabaya, Ibu Noer Oemarijati Kepala Bagian Perlengkapan, Suhartoyo Kepala Dispenda Kota Surabaya, dan Ibu Linda Kepala Seksi Pengadaan Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Kanwil X DJKN Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 bertempat di Kanwil X DJKN Surabaya Lantai 8 Jalan Dinoyo Nomor 111 Surabaya. Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN dengan didampingi para kepala Bidang menyambut kedatangan Ibu Walikota surabaya berserta rombongan di loby depan Gedung Keuangan Negara II surabaya untuk selanjutnya diajak menuju ruangan Kepala Kanwil X DJKN untuk beramah tamah sebentar.Kemudian acara dilanjutkan rapat dengan jajaran pegawai di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya di ruang rapat dan dibuka oleh Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya Kepala Kanwil X DJKN Surabaya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Walikota Surabaya beserta rombongan di Kanwil X DJKN Surabaya. Kanwil X DJKN Surabaya adalah salah satu instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan yang menjalankan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. Dalam rapat tersebut Kepala Kanwil X DJKN Surabaya merumuskan agenda kerja Kanwil X DJKN Surabaya dalam kaitannya hubungan kerjasama dengan Pemkot Surabaya, yaitu :
1.Percepatan Penyelesaian Aset Milik Bekas Asing/Cina
2.Manajemen Barang milik Daerah/Aset Daerah
3.Piutang Daerah dan PUPN Cabang Jatim
4.Penilaian Aset Daerah
5.Lelang Aset Daerah
6.Kejasama Capacity Building SDM Pemda

Kepala Kanwil X DJKN Surabaya menyatakan siap membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah aset di kota surabaya (inventarisai dan penilaian) demi terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang berkualitas, piutang daerah yang macet yang berada di lingkungan Pemkot Surabaya, pelayanan lelang aset Pemkot Surabaya, dan Peningkatan kualitas SDM Pemkot Surabaya di bidang pengelolaan aset, penilaian aset, penanganan piutang macet, dan pelaksanaan lelang barang milik daerah (BMD).Khusus untuk Aset Barang Milik Asing/Cina (ABMA/C) sesuai PMK N0. 188/PMK.06/2008, merupakan aset negara yang berasal dari nasionalisasi aset bekas milik asing seperti Belanda dan China atau organisasi China terlarang dimana penanganannya dilakukan oleh Tim Asistensi Daerah (TAD) X Surabaya yang beranggotakan lintas Kementerian/Lembaga, telah disusun program aksi untuk Aset Barang Milik Asing/Cina (ABMA/C) yang berada di kota Surabaya, yaitu :
1.Melakukan rapat pendahuluan antara Pemkot Surabaya dan TAD
2.Pelaksanaan Inventarisasi dan Penelitian Lapangan atas 18 aset
3.Pembahasan internal TAD atas hasil butir 2
4.Final Hearing antara Pemkot Surabaya dengan TAD
5.Inisiasi Penilaian atas 18 aset dimaksud ( optional )
dimana point 1 s/d 4 selesai akhir Juni 2011 dan point 5 selesai akhir Juli 2011. Dibidang Manajemen Aset/Barang Milik Daerah akan segera dilakukan inventarisasi terhadap aset daerah tersebut dan pembuatan MOU terkait Penilaian Aset Daerah. Dibidang lelang akan dilakukan kerjasama secara intensif dalam hal pelaksanaan lelang. Di dibidang pengembangan SDM, akan dilaksanakan kegiatan Capacity Building melalui penyelenggaraan diklat-diklat.Selanjutnya sambutan juga disampaikan Ibu Risma selaku Walikota Surabaya. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan terima kasih atas bantuan Kanwil X DJKN dalam menangani Aset Asing/Cina (ABMA/C) di Kota Surabaya. Beliau juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi permasalahan di Pemkot Surabaya, yaitu meliputi :
1.Inventarisasi aset daerah yang belum optimal padahal sebelumnya sudah dilakukan kerjasama dengan BPKP.
2. Penyerobotan aset Pemkot oleh Pihak ketiga.
3.Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Surabaya yang semakin menurun (terakhir disklaimer).
4.Terbatasnya SDM yang menangani pengelolaan aset sehingga harus melakukan kunjugan ke Kampus STAN Jakarta.
5.Sebagian besar aset nilainya belum mencerminkan nilai wajar (ada yang Rp 1 untuk tanah yang luas) karena terbenturnya mahalnya biaya untuk melakukan penilaian melalui appraisal.Mengingat begitu kompleks dan beratnya permasalahan aset di Kota Surabaya, Ibu Risma sangat mengharapkan bantuan dan kerjasama Kanwil X DJKN Surabaya dalam membenahi permasalahan aset di Pemkot Surabaya agar bisa memperbaiki opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Surabaya. Dalam kesempatan itu pula, Kepala KPKNL Surabaya menyampaikan permasalahan terkait kemudahan memperoleh NJOP untuk kepentingan penilaian. Menanggapi hal tersebut, seiring dengan telah dilimpahkannya BPHTB ke Pemkot Surabaya dan PBB yang mana di Indonesia merupakan satu-satunya Pemkot/Pemda yang melaksanakan pemungutan PBB, Ibu Risma berjanji akan melakukan kemudahan dalam memperoleh akses terhadap NJOP guna kepentingan penilaian oleh KPKNL. Dan ke depan akan dibuatkan MOU dengan Kanwil X DJKN agar pengurusan NJOP bisa melalui jalur khusus tanpa harus antri ke loket.