Statistik Kunjungan

Jadwal Waktu Sholat Surabaya

Hubungi Kanwil X DJKN

Telpon : (031) 5615395
Fax : (031) 5615395
Email :
kanwildjkn.surabaya@gmail.com
aparatur_negara@yahoo.com

ANTARA - Berita Terkini

Berita Ekonomi

Berita Teknologi Informasi

Thursday, May 12, 2011

PostHeaderIcon Penandatangan Nota Kesepahaman Antara Kanwil X DJKN Surabaya dengan Kanwil VI PT Jamsostek (Persero)

Dalam rangka penggalian potensi piutang negara, pembinaan hubungan dengan stakeholder DJKN, dan percepatan pengurusan piutang negara sesuai dengan road map DJKN, Kanwil X DJKN Surabaya melaksanakan Kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kanwil VI PT Jamsostek (Persero) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2011 bertempat di Hotel Surya, Jalan Taman Wisata Prigen Pasuruan Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya, Bapak Junaedi selaku Kepala Kanwil VI PT Jamsostek (Persero), para Kepala Cabang PT Jamsostek di Jawa Timur, dan Perwakilan dari semua KPKNL di Kanwil X DJKN Surabaya. Kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman didahului dengan pembacaan Naskah Nota Kesepahaman. Kemudian setelah itu dilaksanakan kegiatan inti yaitu penandatangan Nota Kesepahaman oleh Kepala Kanwil VI PT Jamsostek (Persero) dan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kanwil VI PT Jamsostek (Persero) dan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya.

Inti dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan pengurusan atas Piutang Negara yang diserahkan oleh PT Jamsostek (Persero) secara lebih efektif untuk mencapai hasil yang optimal berupa Piutang Iuran Jamsostek, Piutang Angsuran Pinjaman Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP), dan Piutang Program Kemitraan. PT Jamsostek (Persero) menyerahkan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Iuran Jamsostek, Angsuran Pinjaman Program DPKP, dan Program Kemitraan yang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah X DJKN Surabaya secara lengkap dengan data-data dan dokumen yang menyebabkan terjadinya Piutang Negara macet tersebut. KPKNL tetap melanjutkan pengurusan Piutang Negara macet berupa Piutang Iuran Jamsostek Macet Aktif dan Non Aktif, Piutang Angsuran Pinjaman Program DPKP, dan Piutang Program Kemitraan yang telah diserahkan oleh PT Jamsostek (Persero) dan segera mempercepat pengurusan Piutang Negara tersebut. Kanwil X DJKN Surabaya dan Kanwil VI PT Jamsostek (Persero) akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengurusan Piutang PT Jamsostek (Persero) paling lama 6 (enam) bulan dan dalam hal dianggap perlu dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan atas kesepakatan bersama.

Pada Kesempatan pertama sambutan diberikan oleh Bapak Junaedi selaku Kepala Kanwil VI PT Jamsostek (Persero). Pada sambutannya beliau menyampaikan latar belakang kegiatan PT Jamsostek (Persero). PT Jamsostek (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana mempunyai tugas utama sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu mewujudkan perlindungan, jaminan kesejahteraan dan keselamatan rakyat, khusunya dalam hal ini adalah jaminan hak-hak perlindungan, kesejahteraan, dan keselamatan para tenaga kerja. PT Jamsostek memiliki dua misi, yaitu misi sosial dan misi sebagai perusahaan berbentuk PT (Persero). Misi sosial dimana PT Jamsostek mempunyai tugas utama memberikan jaminan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan terhadap hak-hak tenaga kerja. Sedangkan disisi lain sebagai perusahaan berbentuk PT (Persero), PT Jamsostek dituntut untuk mencari laba. Oleh karena itu PT Jamsostek (Persero) mempunyai sistem akuntansi tersendiri bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Tentunya, hal ini menjadi kontradiksi bila melihat dua tujuan tersebut diatas. Tetapi pencarian laba yang membedakan disini adalah dimana laba yang diperoleh nantinya akan dikembalikan kepada perusahaan peserta Jamsostek demi kesejahteraan para tenaga kerja perusahaan peserta. Dalam menjalankan tugasnya, semua karyawan PT Jamsostek (Persero) diminta agar mempunyai paradigma baru bahwasannya pelaksanaan tugas di PT Jamsostek (Persero) mempunyai misi vertikal dimana sebagaian besar pihak yang berhubungan dengan PT Jamsostek (Persero) adalah pekerja yang kondisinya kekurangan dan terjepit (miski, kecelakaan, dan meninggal dunia) yang membutuhkan jaminan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang apabila dilaksanakan dengan niat tulus karena Allah akan membawa kebaikan dan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat (para tenaga kerja).

Sampai saat ini jumlah piutang macet (aktif dan non aktif) PT Jamsostek (Persero) adalah sekitar Rp. 100 Milyar. Sehingga dengan adanya piutang macet ini akan menghambat pelaksanaan hak-hak pekerja. Diharapkan dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan sangat membantu pelaksanaan hak rakyat (tenaga kerja) untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara karena PT Jamsostek (Persero) dan Kanwil X DJKN Surabaya adalah sama-sama institusi pemerintah yang memiliki tugas untuk membantu dan melayani rakyat.

Pada kesempatan yang kedua sambutan disampaikan oleh Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. selaku Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Dalam sambutannya, beliau menyatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang mempunyai nilai yang sangat strategis sehingga harus dimulai dengan meluruskan niat. Sampai saat ini DJKN mengelola Piutang Negara dengan jumlah yang besar (Piutang Negara Perbankan dan Non Perbankan dengan total nilai sekitar Rp. 62,4 Triliun). Jumlah piutang negara yang besar diatas tentunya merusak performance Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Jumlah Piutang Negara tersebut harus sudah selesai pada tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Road Map DJKN di bidang Pengurusan Piutang Negara.

Sampai saat ini jumlah piutang negara penyerahan PT Jamsostek yang ditangani oleh Kanwil X DJKN Surabaya adalah sebesar 3,1 milyar dengan jumlah BKPN sebanyak 65 BKPN. Mengingat besarnya piutang macet pada jamsostek saat ini yang besarnya sekitar Rp 100 milyar, diharapkan PT Jamsostek (Persero) agar segera melakukan penyerahan piutang macetnya karena pengurusan piutang macet melalui kejaksaan yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan perusahaan (BUMN) memakan biaya yang tinggi (high cost). Tingkat recovery piutang penyerahan PT Jamsostek (Persero) yang ditangani oleh Kanwil X DJKN Surabaya masih kecil dikarenakan adanya krisis likuiditas, likuidasi, kebangkrutan, kesulitan keuangan, moral hazard, dan take over pihak ketiga. Kepala Kanwil X DJKN Surabaya mengajak kepada para Kepala KPKNL dan Kepala Cabang PT Jamsostek (Persero) untuk membedah (disclosure) hal tersebut dengan time prime yang jelas agar memberikan hasil yang optimal. Jika hal ini berhasil akan memberikan recovery yang bagus, cash flow solid, administrasi bagus, dan laporan keuangan PT Jamsostek (Persero) akan menjadi lebih baik. Untuk saat ini penanganan laporan keuangan BUMN diserahkan ke DJKN untuk dikompilasi dan dibuat laporan keuangan baru, yaitu Laporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya akan diaudit oleh BPK. Jika piutang ini tidak ditangani dengan baik akan berpengaruah pada kualitas Laporan Keuangan Investasi Pemerintah.

Nota Kesepahaman yang ditandangani pada kesempatan ini harus dibuat seefektif mungkin agar berdaya dan berhasil guna. Di lingkungan Kanwil X DJKN Surabaya terdapat 6 KPKNL dan hal ini berbeda dengan jumlah kantor cabang PT jamsostek (Persero) di Jawa Timur yaitu sebanyak 16 kantor cabang sehingga perlu langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Regrouping/clustering yang disesuaikan dengan wilayah kerja KPKNL dan Kantor Cabang Jamsostek.

2. Penyerahan BKPN Jamsostek sesuai clustering harus dilakukan sesegera mungkin.

3. Perlu dilakukan lagi rapat pasca penyerahan di Kanwil DJKN untuk dilakukan rekonsiliasi data.

4. Kanwil DJKN akan melakukan rapat intern dengan KPKNL untuk menentukan langkah strategis dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara yang berasal dari PT Jamsostek (Persero).

5. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi

Penentuan langkah-langkah tersebut diatas mempunyai beberapa dimensi kepentingan yaitu kepentingan dalam rangka money recovery, kepentingan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) agar menjadi lebih baik, dan kepentingan open disclosure (pengungkapan secara terbuka atas piutang macet tersebut). Kepala Kanwil X DJKN Surabaya juga memberikan tantangan (challenges) kepada Kanwil VI PT Jamsostek (Persero) untuk melakukan penyerahan piutang macetnya sesegera mungkin dan penyelenggaraan diseminasi (sosialisasi) tentang peraturan pengurusan piutang negara. Pada akhir sambutannya Bapak Lalu Hendry Yujana mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang tinggi terhadap Bapak Junaedi selaku Kepala Kanwil VI Jamsostek (Persero) atas penyelanggaraan acara penandatangan Nota Kesepahaman ini.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah, makan malam, dan bernyanyi bersama. Kemudian acara dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 dengan agenda penyusunan Regrouping/clustering, penentuan langkah strategis, dan mekanisme penyerahan BKPN PT Jamsostek.

0 comments:

Post a Comment


Konfersi BMN Terbaru Klik Disini

klik untuk download layanan unggulan

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang
klik untuk melihat pengumuman

Arsip Berita

Opini LKPP

Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 dan 2008 dapat diunduh di sini.

Currency - Jual - Beli

Indeks Saham BEJ

Berita Olah Raga