Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Menurut survei indeks kepuasan pengguna jasa di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2010, DJKN menempati urutan nomor dua teratas diantara unit eselon I lainnya di Kementerian Keuangan dengan nilai indeks 4,04.

Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto secara tegas menyampaikan 10 Strategi DJKN yang harus dilaksanakan oleh semua elemen DJKN untuk terus meningkatkan kinerja. 10 strategi tersebut yaitu :

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.
4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.
7. Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
8. Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.
10. Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengelolaan Anggaran.

Hal ini ditegaskan Dirjen dalam acara Rapat Kerja (Raker) Regional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Barat pada tanggal 16-18 Februari 2011 di Hotel G.H. Universal Bandung, Jawa Barat.

Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto dalam pengarahannya mengingatkan kembali tentang pentingnya Core Values DJKN bagi organisasi karena Core Values tersebut bagaikan tiang penyangga organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Terkait keberhasilan organisasi, ia menegaskan bahwa kunci dari keberhasilan organisasi adalah leadership. Apabila terlalu toleran dan permisif dapat menciptakan moral hazard dan berimplikasi kepada organisasi. Oleh karena itu, pimpinan harus dapat mengendalikan anak buah dengan positif dan bawahan harus dapat mengamankan kebijakan pimpinan.